BANDA ACEH – Masa pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sempat diumumkan ditutup pada 30 September 2017 pukul 13.30 WIB diperpanjang hingga 31 Oktober 2017 dengan alasan tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Informasi tentang perpanjangan masa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin kepada Serambi, Jumat (29/9).

Menurut Jamaluddin, perpanjangan masa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB tersebut disetujui Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf setelah mendapatkan laporan tentang tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan peluang itu.

“Saya melaporkan kepada gubernur tentang hasil pelaksanaan program pemutihan tunggakan PKB dan mutasi pelat nomor polisi. Dalam pelaksanaannya telah menghasilkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 47,4 miliar lebih dengan jumlah kendaraan bermotor yang sudah membayar kembali PKB dan melakukan balik nama sebanyak 109.053 unit,” kata Jamaluddin.
Berdasarkan laporan itu, lanjut Jamaluddin, gubernur memerintahkan pihaknya untuk membuat telaahan staf sebagai dasar melakukan Perubahan Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pergub Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan sejak 1 Mei 2017.

Pada Jumat kemarin, kata Jamaluddin, telaahan staf sudah dibuat termasuk draf perubahan Pergub Nomor 23 dan 24. “Kita harapkan perubahan pergub tersebut bisa segera diteken gubernur untuk bisa digunakan lagi sebagai dasar untuk melaksanakan perpanjangan masa pemberian pembebasan/keringanan tunggakan PKB dan pembebasan BBNKB,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin menjelaskan, pemutihan atau keringanan pembayaran tunggakan PKB yang tidak dipungut adalah tunggakan sebelumnya sedangkan PKB tahun berjalan (2017) tetap harus dibayar.

Gubernur Irwandi, menurut Jamaluddin, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh yang sudah membayar kembali pajak kendaraan bermotor mereka dan yang sudah memutasikan dari non BL ke BL maupun antar-BL.

Menurut Jamaluddin, Gubernur Aceh juga mengingatkan agar pelaksanaan tiga bulan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan pelayanannya agar dicarikan solusi secepatnya. Tujuannya agar dalam masa perpanjangan bisa memberikan kepuasan lebih kepada masyarakat.

sumber: aceh.tribunnews.com

%d blogger menyukai ini: